Kabar Eropa

Brussels — Rencana Digital Networks Act (DNA), regulasi besar yang diinisiasi oleh Komisi Eropa untuk menyatukan aturan jaringan digital di seluruh Uni Eropa, kini menghadapi tantangan serius dari beberapa negara anggota. Sejumlah negara yang biasanya menjadi pendukung integrasi digital bersama kini menunjukkan penolakan terkoordinasi, memperlihatkan bahwa kebijakan digital tunggal di UE bukanlah hal yang mudah dicapai. (euronews)

Sebuah posisi bersama telah disampaikan oleh enam negara anggota UE — Austria, Prancis, Jerman, Hongaria, Italia, dan Slovenia — kepada Dewan Uni Eropa, meminta Komisi untuk mempertimbangkan kembali beberapa elemen utama dalam DNA dan mempertahankan ruang bagi pengaturan nasional atas beberapa aspek penting telekomunikasi. (CADE)

Apa itu Digital Networks Act (DNA)?

Digital Networks Act adalah framework regulasi yang disiapkan untuk memperbarui aturan telekomunikasi dan infrastruktur digital di seluruh 27 negara anggota UE. Tujuannya secara garis besar adalah untuk menciptakan aturan yang lebih harmonis di pasar digital Eropa, mendorong inovasi, memperluas jaringan digital dan layanan, memperkuat persaingan, serta melindungi konsumen digital di era transformasi teknologi.

DNA sendiri dipandang sebagai kelanjutan dari aturan besar UE sebelumnya seperti Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA), dengan fokus yang lebih teknis pada infrastruktur jaringan, layanan telekomunikasi, dan integrasi pasar digital yang lebih dalam. Namun sejauh ini DNA masih dalam tahap revisi dan pembahasan intensif di tingkat UE dan diperkirakan akan dipublikasikan dalam bentuk yang diperbarui pada Januari 2026. (CADE)

Inti Penolakan Enam Negara

Kelompok negara anggota tersebut tidak menolak gagasan pembaruan digital secara keseluruhan, tetapi mereka menantang beberapa elemen kunci yang dianggap mengurangi kendali nasional atau berdampak negatif pada pasar domestik mereka:

1. Kompetensi Frekuensi dan Pengelolaan Spektrum
Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan nasional atas kebijakan frekuensi radio dan pengelolaan spektrum, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan jaringan 5G/6G dan layanan nirkabel. Mereka menilai bahwa keputusan terpusat di tingkat UE bisa menghambat adaptasi cepat pada kebutuhan pasar lokal. (CADE)

2. Mekanisme Resolusi Sengketa Interkoneksi (Network Fees)
Prinsip network fees atau biaya jaringan untuk menyelesaikan sengketa interkoneksi antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan digital kembali diperdebatkan. Beberapa negara berargumen bahwa pasar IP interkoneksi sudah berjalan cukup baik tanpa perlu mekanisme baru yang justru berpotensi membebani operator atau membingungkan regulasi. (CADE)

3. Aturan Merger dan Persaingan
Penolakan juga mencakup kekhawatiran terhadap aturan merger yang akan dipermudah di bawah DNA, yang bisa memicu konsolidasi besar dan, menurut mereka, melemahkan persaingan di pasar yang lebih kecil. (CADE)

4. Perluasan Regulasi Telekom ke Sektor Digital Luas
Beberapa pemerintah meragukan perluasan aturan telekomunikasi tradisional ke perusahaan teknologi yang bergerak lebih luas dalam value chain digital. Mereka menekankan bahwa peraturan seharusnya mempertimbangkan karakter berbeda antara sektor telekomunikasi klasik dan layanan digital modern. (CADE)

Tekanan dari Berbagai Arah

Penolakan tingkat negara ini bukan satu-satunya hambatan. Selain itu:

• organisasi bisnis dan konsumen juga telah mengkritik beberapa aspek DNA, khususnya yang dianggap kembali memperkenalkan network fees yang pernah dibahas dan ditolak sebelumnya, karena bisa mempengaruhi netralitas internet dan inovasi. (CADE)
• EU Regulatory Scrutiny Board, badan pengawas internal UE, memberikan opini negatif terhadap kesiapan analisis dampak DNA sehingga publikasi draft awal yang direncanakan mundur dari jadwal awal. (CADE)
• komitmen perdagangan internasional, seperti yang tertuang dalam persetujuan perdagangan EU–AS, mencakup janji bahwa UE tidak akan memperkenalkan network fees, yang membuat beberapa proposal dalam DNA menjadi rumit secara diplomatis dan hukum. (EU Tech Loop)

Implikasi Politik dan Regulasi

Persoalan yang dihadapi DNA memperlihatkan ketegangan antara integrasi pasar tunggal digital dan otoritas nasional atas infrastruktur penting. Sementara Komisi Eropa mendorong satu aturan yang lebih harmonis, negara-negara anggota tampak ingin mempertahankan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan pasar domestik mereka sendiri. Ini menunjukkan:

• perbedaan prioritas antara negara besar industri telekomunikasi dan negara dengan pasar lebih kecil,
• kecenderungan mempertahankan suveranitas nasional atas sumber daya digital strategis,
• serta perdebatan mendalam tentang cara terbaik mengatur ekonomi digital tanpa menghambat inovasi atau persaingan.

Negosiasi dan revisi di tingkat legislatif UE kemungkinan akan berlangsung hingga setelah draft resmi dirilis di awal 2026, dan hasil akhirnya akan menentukan bagaimana pasar digital Eropa akan diatur untuk satu dekade ke depan.

---