PARIS — Prancis menghadapi kebuntuan politik yang serius setelah parlemen gagal menyetujui anggaran negara untuk tahun 2026 sebelum tenggat waktu Konstitusi, sebuah situasi yang belum pernah terjadi di bawah rezim Republik Kelima. Akibatnya, pemerintahan kini harus mempersiapkan solusi sementara untuk menghindari kekosongan hukum anggaran di awal 2026. (euronews)
Apa yang Terjadi?
Negara-negara demokratis biasanya menyetujui undang-undang anggaran tahunan sebelum 31 Desember, agar dapat menentukan kebijakan fiskal, pajak, pengeluaran publik, dan prioritas investasi nasional. Namun pada 19 Desember 2025, komisi campuran parlemen Prancis yang beranggotakan anggota dari Majelis Nasional dan Senat gagal mencapai kesepakatan pada Rancangan Undang-Undang Anggaran (PLF) 2026. Pertemuan yang seharusnya menghasilkan teks kompromi itu hanya berlangsung kurang dari satu jam dan bubar tanpa kesepakatan. (euronews)
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyatakan penyesalannya atas kurangnya “kehendak politik” di antara anggota parlemen untuk menyusun anggaran yang dapat disetujui oleh kedua majelis. Ia menegaskan bahwa parlemen tidak akan dapat memvoting anggaran sebelum akhir tahun, dan harus segera mencari solusi sambil melanjutkan perdebatan di awal 2026. (boursorama.com)
Mengapa Anggaran Tidak Bisa Disetujui?
Kegagalan ini bukan karena satu faktor tunggal, tetapi hasil dari pecahnya kesepakatan politik yang dalam beberapa bulan terakhir terus berkembang:
1. Perpecahan Politik yang Dalam
Prancis saat ini dipimpin oleh pemerintahan minoritas setelah pemilu legislatif 2024 yang menghasilkan parlemen tanpa mayoritas yang jelas. Fragmentasi politik ini membuat sulit bagi pemerintah untuk menyatukan dukungan dari blok kiri dan kanan dalam hal kebijakan fiskal yang seringkali kontroversial. (euronews)
2. Perdebatan tentang Defisit dan Pajak
Ambisi pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) telah menjadi titik konflik utama. Versi anggaran yang disetujui oleh Senat justru memperkirakan defisit hingga 5,3% dengan pengeluaran sekitar €9 miliar di luar target awal pemerintah, membebani upaya pengendalian fiskal yang ketat. Perbedaan pandangan antara yang ingin belanja lebih rendah versus yang mendukung pengeluaran lebih besar membuat kompromi sulit dicapai. (boursorama.com)
3. Penolakan di Majelis Nasional
Sebelumnya, Majelis Nasional Prancis menolak bagian anggaran terkait “penerimaan” (pendapatan negara), termasuk usulan pajak tertentu, dengan suara sangat mayoritas — 404 menolak dan hanya satu yang setuju — sebuah penolakan hampir tanpa preseden di parlemen Prancis modern. (Reddit)
Dampak Langsung Kegagalan Anggaran
Dengan tidak adanya undang-undang anggaran baru yang disahkan sebelum akhir 2025, pemerintah kini menjajaki penggunaan undang-undang khusus untuk meneruskan anggaran 2025 ke tahun 2026. Solusi ini memungkinkan:
- penarikan pajak tetap berjalan,
- gaji pegawai negeri, pensiun, dan layanan publik tetap dibayar,
- tetapi tanpa kemampuan untuk menetapkan prioritas baru atau menyesuaikan anggaran terhadap kebutuhan ekonomi terbaru. (euronews)
Bank Sentral Prancis memperingatkan bahwa langkah sementara ini, meskipun menghindarkan kekosongan fiskal, cenderung memperbesar defisit anggaran karena tidak memuat program penghematan atau penyesuaian pendapatan baru. Ini membebani target penurunan defisit jangka menengah dan prospek keuangan negara. (fr.news.yahoo.com)
Konsekuensi Ekonomi dan Reputasi Internasional
Kebuntuan ini memiliki implikasi lebih luas daripada sekadar administrasi fiskal:
- Ketidakpastian anggaran dapat menekan pertumbuhan ekonomi jika perusahaan dan investor menunda keputusan investasi dan perekrutan.
- Pasar keuangan menjadi lebih sensitif, dengan imbal hasil obligasi Prancis bergerak lebih jauh dari benchmark Jerman, menunjukkan meningkatnya risiko persepsi investor.
- Bagi mitra Uni Eropa, terutama di zona euro, situasi ini mengangkat kekhawatiran terkait kepatuhan Prancis pada aturan fiskal blok, termasuk upaya menurunkan defisit di bawah batas yang ditetapkan oleh UE. (fr.news.yahoo.com)
Politik Domestik: Krisis yang Terus Berlanjut
Kegagalan anggaran memperpanjang masa krisis politik Prancis yang sudah berlangsung sejak 2024. Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menggelar pemilu dini pada pertengahan 2024 untuk memperkuat mandat pemerintah, tetapi hasilnya justru menciptakan parlemen yang terfragmentasi dan tidak stabil. Sejak Juli 2024 hingga kini, pemerintahan telah mengalami penggantian tiga perdana menteri, suatu tanda ketegangan politik yang mendalam. (euronews)
Banyak analis menilai bahwa situasi ini mencerminkan tantangan struktural demokrasi Prancis saat ini, di mana koalisi yang rapuh menyulitkan kompromi besar seperti anggaran nasional tahunan. Tanpa penyatuan pandangan politik, kemungkinan konflik konstitusional atau langkah drastis seperti penggunaan alat politik khusus (misalnya tekanan artikel tertentu terhadap parlemen) tetap berada di meja diskusi. (publicsenat.fr)
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Pemerintah Prancis telah mengumumkan rencana untuk:
- mengundang pimpinan partai politik utama sejak awal minggu setelah Natal untuk mencari solusi jalan keluar,
- memanfaatkan undang-undang khusus sebagai mekanisme jangka pendek,
- melanjutkan pembicaraan anggaran di awal 2026 sambil menjamin operasi dasar negara berjalan tanpa hambatan. (boursorama.com)
Namun solusi ini hanya solusi jangka pendek. Tanpa kesepakatan politik yang lebih luas, Prancis berisiko terus mengalami tekanan fiskal yang berkepanjangan, menjulangnya biaya pinjaman, dan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan dan kepercayaan publik. (fr.news.yahoo.com)
Kesimpulan: Tantangan Besar di Tahun Baru
Kegagalan parlemen Prancis mengesahkan anggaran 2026 bukan sekadar ketidaksepakatan legislatif, tetapi refleksi dari krisis politik sistemik di negara yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi dan politik Eropa. Dampaknya jauh melampaui batas waktu administratif — ia memengaruhi ekonomi nyata, kebijakan fiskal, dan posisi Prancis di panggung internasional.
Tahun 2026 akan menjadi ujian besar bagi pemerintah dan parlemen Prancis: apakah mereka dapat menemukan jalan tengah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas fiskal, memperbaiki konsensus politik, dan menjamin kepercayaan pasar? Jawabannya akan menentukan bukan hanya masa depan ekonomi Prancis, tetapi juga kepercayaan terhadap kemampuan demokrasi negara besar untuk mengelola isu penting dalam era ketidakpastian global.
Kabar Eropa 
Leave a comment