Kabar Eropa

Hubungan antara Jerman dan Polandia tengah mengalami ketegangan serius akibat kebijakan kontrol perbatasan yang diberlakukan oleh kedua negara. Pada awal Juli 2025, pemerintah Polandia mengumumkan rencana untuk memperketat pengawasan di perbatasannya dengan Jerman dan Lithuania, menyusul kebijakan serupa dari Jerman sejak Mei lalu. Langkah ini memicu kekhawatiran luas di kalangan pengamat kebijakan Eropa dan dapat mengancam prinsip dasar Uni Eropa: kebebasan bergerak di dalam wilayah Schengen.

Awal Ketegangan: Kontrol Sepihak Jerman

Jerman mulai memperketat perbatasannya dengan Polandia pada Mei 2025, dengan alasan meningkatnya arus migrasi ilegal dari arah timur. Menurut pejabat imigrasi Jerman, banyak pengungsi dan pencari suaka memasuki Jerman melalui Polandia, yang kemudian dianggap tidak cukup ketat dalam menjaga perbatasannya dengan negara-negara non-Schengen seperti Belarus dan Ukraina.

Langkah ini mengundang reaksi keras dari pemerintah Polandia, yang menilai bahwa tindakan Jerman melanggar semangat kerja sama dalam Uni Eropa. Pemerintah Polandia menganggap bahwa Jerman tidak berkonsultasi sebelumnya dan bertindak sepihak. Dalam beberapa minggu, ketegangan berubah menjadi adu kebijakan: Polandia merespons dengan menyatakan akan menerapkan pengecekan perbatasan terhadap kendaraan dan individu yang masuk dari Jerman dan Lithuania mulai 7 Juli 2025.

Efek Domino terhadap Zona Schengen

Zona Schengen, yang didirikan untuk menjamin kebebasan bergerak tanpa paspor antar negara anggota UE, kini menghadapi tantangan serius. Para ahli memperingatkan bahwa jika negara-negara anggota terus memberlakukan kontrol sepihak tanpa koordinasi, maka seluruh sistem bisa runtuh secara perlahan. Profesor hukum Eropa di Universitas Warsawa, Anna Kowalska, menyebut tindakan ini sebagai “preseden berbahaya” yang bisa memicu kontrol perbatasan permanen di seluruh Eropa.

Kontrol ini juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Banyak pekerja lintas batas dan pengemudi logistik melaporkan antrean panjang, pemeriksaan dokumen mendadak, dan ketidakpastian hukum. Aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan juga mulai terganggu.

Tanggapan Uni Eropa

Komisi Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, mereka meminta kedua negara untuk menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. “Keutuhan dan keberlangsungan Zona Schengen adalah prioritas utama kami,” ujar seorang juru bicara Komisi.

Meski begitu, Uni Eropa dinilai belum mengambil langkah tegas dalam meredakan konflik ini. Banyak pihak menyerukan agar lembaga Eropa memberikan mediasi aktif untuk mencegah konflik ini berkembang menjadi krisis regional.

Faktor Politik Domestik

Pengamat juga mencatat bahwa kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik di kedua negara. Di Polandia, partai konservatif tengah menghadapi tekanan politik dari kelompok oposisi nasionalis yang mendorong kedaulatan perbatasan. Sementara di Jerman, pemerintah koalisi harus menanggapi kekhawatiran publik terhadap lonjakan migrasi, terutama menjelang pemilu negara bagian.

Penutup

Ketegangan perbatasan Jerman–Polandia mencerminkan kompleksitas kebijakan migrasi dan keamanan di Eropa saat ini. Di satu sisi, negara-negara ingin menjaga keamanan nasional dan menanggapi tuntutan politik dalam negeri. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada komitmen bersama dalam kerangka Uni Eropa, khususnya terkait kebebasan bergerak.

Jika konflik ini tidak segera ditangani secara diplomatis, bukan tidak mungkin dampaknya akan meluas ke negara lain dan menggoyahkan fondasi solidaritas Eropa yang telah dibangun puluhan tahun.