Komitmen Uni Eropa (UE) untuk melindungi 30% wilayah daratan dan perairannya pada tahun 2030—yang dikenal sebagai target “30×30″—kini menghadapi rintangan berat. Berbagai kalangan aktivis lingkungan dan pakar kelautan mulai menyuarakan pesimisme yang mendalam, mengingat implementasi kebijakan di lapangan dinilai masih sangat jauh dari garis finis yang diharapkan.
Berkaca pada kekhawatiran tersebut, desakan untuk melahirkan sebuah Undang-Undang Laut yang komprehensif (Ocean Act) kian menguat di Brussels. Aturan hukum baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen politik di atas kertas, melainkan instrumen hukum yang mengikat secara hukum (legally binding) bagi seluruh negara anggota guna menghentikan eksploitasi berlebih di kawasan zona ekonomi eksklusif Eropa.
Tantangan Nyata: Praktik Pukat Harimau dan Pengawasan Lemah
Kegagalan pencapaian target sejauh ini utamanya disebabkan oleh beberapa faktor krusial yang merusak ekosistem laut dalam:
- Praktik Bottom Trawling: Penggunaan pukat harimau yang mengeruk dasar samudra masih dilegalkan di banyak kawasan lindung laut (Marine Protected Areas/MPAs) Eropa, yang secara ironis merusak habitat terumbu karang purba.
- Minimnya Kawasan Perlindungan Ketat: Dari total wilayah laut yang diklaim “dilindungi”, hanya kurang dari 1% yang benar-benar menerapkan larangan total (no-take zones) terhadap segala bentuk aktivitas komersial dan penangkapan ikan.
- Ketimpangan Regulasi Antar-negara: Belum adanya standar penegakan hukum yang seragam membuat kapal-kapal penangkap ikan industri dengan mudah memanfaatkan celah hukum di wilayah perairan negara anggota yang pengawasannya longgar.
Para pencinta lingkungan memperingatkan bahwa tanpa adanya Ocean Act yang tegas untuk mereformasi tata kelola perikanan, target perlindungan keanekaragaman hayati laut Eropa akan bernasib sama dengan target-target iklim sebelumnya yang berakhir sebagai janji manis tanpa realisasi nyata.
Leave a Reply