Kabar Eropa

LONDON – Ibu kota Inggris berada dalam kondisi siaga satu pada Sabtu (16/5/2026). Dua aksi unjuk rasa besar yang saling bertolak belakang terjadi secara bersamaan di pusat kota London. Situasi ini memaksa pihak kepolisian meluncurkan salah satu operasi pengamanan publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Di satu sisi, puluhan ribu pendukung aktivis sayap kanan, Tommy Robinson (nama asli Stephen Yaxley-Lennon), membanjiri kawasan Whitehall dan Parliament Square dalam aksi yang dinamakan “Unite the Kingdom” (Satukan Kerajaan). Sementara itu di sisi lain, ribuan demonstran pro-Palestina berkumpul untuk memperingati Hari Nakba, menuntut gencatan senjata segera di Gaza, serta menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina.

Operasi Polisi Senilai £4,5 Juta dan Teknologi Pengenal Wajah

Guna mencegah terjadinya bentrokan fisik antarkelompok, Kepolisian Metropolitan London (Met Police) mengerahkan lebih dari 4.000 personel, unit berkuda, anjing pelacak, helikopter, hingga drone.

Bahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah pengamanan protes di Inggris, polisi menggunakan teknologi Pengenal Wajah Langsung (Live Facial Recognition – LFR) di stesen-stesen kereta api utama seperti Euston dan King’s Cross St Pancras. Teknologi ini digunakan untuk memindai dan mengidentifikasi individu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau yang berpotensi memicu kerusuhan sebelum mereka tiba di lokasi unjuk rasa.

Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa biaya keseluruhan operasi pengamanan pada hari itu menelan anggaran sekitar £4,5 juta (sekitar Rp91 miliar). Terlebih, pada hari yang sama, kota tersebut juga harus mengamankan pertandingan Final Piala FA di Stadion Wembley.

Unjuk Rasa “Unite the Kingdom” Tonjolkan Sentimen Nasionalis

Dalam aksi “Unite the Kingdom”, para peserta tampak mengibarkan bendera Union Jack, mengenakan topi merah bertuliskan “Make England Great Again”, serta meneriakkan slogan anti-pemerintah yang menyasar Perdana Menteri Sir Keir Starmer.

Tommy Robinson, yang kini menampilkan citra baru setelah mengeklaim telah resmi memeluk agama Kristen, memimpin seruan “Christ is King” (Kristus adalah Raja) dari atas panggung. Ia juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk bersiap menghadapi “Pertempuran Inggris” (Battle of Britain) dengan terlibat aktif dalam politik menjelang pemilihan umum mendatang.

“Jika kita tidak menyampaikan pesan pada pemilu mendatang, jika Anda tidak mendaftar untuk memilih, jika Anda tidak menjadi aktivis, kita akan kehilangan negara kita untuk selamanya,” tegas Robinson di hadapan massa pengikutnya yang diperkirakan mencapai 60.000 orang (meskipun penyelenggara mengeklaim jumlahnya mencapai jutaan).

Beberapa tokoh kontroversial seperti mantan pembawa acara radio Katie Hopkins dan politikus Laurence Fox turut hadir sebagai pembicara. Mereka menyampaikan pidato yang dikritik oleh kelompok anti-rasisme sebagai retorika yang berbau Islamofobia dan etno-nasionalis.

Pawai Hari Nakba Tuntut Keadilan bagi Palestina

Tidak jauh dari lokasi tersebut, gelombang massa lain yang diperkirakan oleh polisi berjumlah antara 15.000 hingga 20,000 orang (penyelenggara mengeklaim 250.000 peserta) melakukan pawai dari Kensington menuju Waterloo Place. Aksi ini bertujuan untuk memperingati peristiwa Nakba 1948—pengusiran massal warga Palestina saat pendirian negara Israel—serta memprotes konflik yang masih terus berlangsung di Jalur Gaza.

Suasana di pawai pro-Palestina ini dipenuhi dengan kibaran bendera Palestina, penggunaan syal keffiyeh, serta bentangan spanduk bertuliskan “Free Palestine” (Bebaskan Palestina) dan “Smash the Far Right” (Hancurkan Sayap Kanan). Pawai ini juga diikuti oleh beberapa politikus Inggris, termasuk Anggota Parlemen Independen Diane Abbott dan Zarah Sultana.

Puluhan Orang Ditangkap, tetapi Tidak Ada Insiden Besar

Meskipun tensi politik berada pada titik tertinggi dan jalan-jalan utama di London ditutup, Kepolisian Metropolitan melaporkan bahwa kedua unjuk rasa berlangsung “tanpa adanya insiden besar yang berarti”. Hal ini berkat penyekatan ketat yang memisahkan jalur kedua kelompok massa.

Hingga Sabtu malam, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa 43 penangkapan telah dilakukan di seluruh ibu kota terkait kedua acara tersebut:

• Sebanyak 20 penangkapan melibatkan peserta unjuk rasa sayap kanan, termasuk sembilan kasus terkait kejahatan rasial (hate crimes), seperti penghinaan rasial dan homofobia terhadap petugas polisi yang sedang berdinas.
• Sebanyak 12 penangkapan melibatkan peserta pawai pro-Palestina, termasuk individu yang ditahan karena membawa spanduk provokatif yang dianggap memicu kebencian terhadap kaum Yahudi.
• Sisa penangkapan lainnya disebabkan oleh kepemilikan senjata tajam (termasuk seorang wanita yang kedapatan membawa pedang sepanjang satu meter) dan kasus penganiayaan fisik yang terpisah.

Respons Politik

Perdana Menteri Sir Keir Starmer dan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood dalam pernyataan bersamanya menegaskan bahwa meskipun hak untuk berdemonstrasi secara damai adalah bagian inti dari demokrasi Inggris, pemerintah tidak akan menoleransi siapa pun yang mencoba menyebarkan kebencian, perpecahan, atau memicu kekerasan di jalanan.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa saat ini mereka sedang meninjau sejumlah rekaman video dan audio dari kedua unjuk rasa tersebut guna menyelidiki apakah ada pidato dari para orator yang melanggar hukum terkait kejahatan rasial berbasis agama maupun suku.