BRUSSELS – Sebanyak 11 negara Eropa secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk memperketat aturan pemberian visa Schengen bagi warga negara Rusia. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran atas tingginya angka kunjungan wisata warga Rusia ke Eropa, sementara perang di Ukraina masih terus berkecamuk.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat bersama yang ditujukan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas serta Komisaris Urusan Dalam Negeri dan Migrasi UE Magnus Brunner. Negara-negara yang menandatangani petisi ini meliputi Polandia, Swedia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Latvia, Lituania, Belanda, serta dua negara non-UE anggota wilayah Schengen, yakni Norwegia dan Islandia.
Ketimpangan Penerapan Aturan
Meskipun Uni Eropa telah menangguhkan perjanjian fasilitasi visa dengan Rusia sejak tahun 2022, negara-negara penandatangan menilai bahwa implementasi pedoman pengetatan visa di lapangan masih belum merata. Perbedaan kebijakan antarnegara anggota UE dinilai memicu fenomena “wisata visa”, di mana warga Rusia mencari negara dengan aturan yang lebih longgar untuk bisa masuk ke area Schengen.
Berdasarkan data yang tercantum dalam surat tersebut, sebanyak 477.878 visa Schengen diterbitkan untuk turis Rusia sepanjang tahun 2025, dan banyak di antaranya merupakan visa kunjungan beberapa kali (multiple-entry). Negara-negara tujuan wisata populer seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani tercatat sebagai pihak yang paling banyak menerbitkan visa tersebut.
Alasan Keamanan dan Solidaritas Moral
Para menteri dari 11 negara tersebut menyatakan keprihatinan moral yang mendalam. Mereka menilai sangat tidak etis melihat wisatawan Rusia menikmati liburan di pantai dan resor mewah Eropa, sementara di saat yang sama rudal dan pesawat nirawak (drone) Moskow terus menggempur warga sipil serta infrastruktur di Ukraina.
“Saya ingin tidak ada lagi akhir pekan untuk berbelanja (shopping weekends). Saya ingin tidak ada lagi perjalanan mewah ke Eropa sementara warga Ukraina gugur di medan perang. Situasi ini benar-benar tidak masuk akal dan harus dihentikan,” tegas Menteri Migrasi Swedia, Johan Forssell, saat menghadiri pertemuan para menteri di Luksemburg.
Selain faktor moral, pembatasan ini juga didasari oleh aspek keamanan. Negara-negara tersebut memperingatkan bahwa akses bebas ke wilayah Schengen dapat membuka celah keamanan, termasuk potensi pergerakan individu atau mantan kombatan yang terlibat langsung dalam invasi Rusia di Ukraina.
Rekomendasi Perubahan
Melalui surat bersama tersebut, ke-11 negara mendesak Komisi Eropa untuk:
- Mengamendemen Kode Visa Uni Eropa (EU Visa Code).
- Memperketat aturan penerbitan visa kunjungan beberapa kali (multiple-entry).
- Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam proses penerbitan visa di seluruh negara anggota.
- Mencari mekanisme hukum untuk memblokir masuknya mantan maupun personel aktif militer Rusia ke wilayah Eropa.
Meskipun usulan ini telah dibahas dalam pertemuan rutin para menteri di Luksemburg, perubahan regulasi secara resmi diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat atau sebelum musim liburan musim panas ini berakhir. Para diplomat berharap proposal regulasi yang mengikat dapat diajukan akhir tahun ini untuk diterapkan sepenuhnya pada tahun 2027.
Leave a Reply