Kabar Eropa

PARIS – Pemerintah Prancis mengumumkan rencana untuk memanggil Duta Besar Rusia di Paris dalam beberapa hari ke depan. Langkah diplomatik ini diambil menyusul tuduhan keterlibatan Moskow dalam kampanye serangan siber dan peretasan skala besar yang menargetkan sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa selain pemanggilan diplomatik, Prancis juga akan menjatuhkan sanksi tegas kepada sembilan individu dan empat entitas asal Rusia yang dinilai bertanggung jawab atas aksi tersebut. Berdasarkan keterangan Barrot, kampanye siber ini didalangi dan dikoordinasikan secara langsung oleh dinas keamanan federal Rusia, FSB.

“Hari ini kami mengutuk secara terbuka kampanye siber berskala luas oleh Rusia yang bertujuan melakukan sabotase dan spionase terhadap belasan negara,” ujar Barrot dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi lokal BFMTV.

Menurut penjelasan pihak berwenang, serangan siber tersebut menyasar kementerian pemerintah, perusahaan swasta, serta operator layanan penting. Tujuan utamanya bervariasi, mulai dari pencurian data atau informasi sensitif hingga upaya sabotase operasional vital, seperti yang sempat berdampak pada infrastruktur kereta api di Polandia.

Kendati demikian, Barrot menegaskan bahwa Prancis berhasil mendeteksi dan menangkal berbagai upaya serangan tersebut berkat penguatan sistem pertahanan siber nasional yang telah ditingkatkan secara signifikan belakarangan ini.

Aksi sepihak Prancis ini berjalan beriringan dengan langkah Uni Eropa yang saat ini tengah merampungkan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia akibat konflik yang masih terus berlangsung di Ukraina. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengindikasikan bahwa nama-nama baru kemungkinan besar akan terus ditambahkan ke dalam daftar hitam sanksi guna merespons meningkatnya ancaman hibrida dan siber dari Moskow.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kedutaan Besar Rusia di Paris belum memberikan komentar resmi terkait rencana pemanggilan maupun tuduhan sabotase siber yang dilayangkan oleh pemerintah Prancis.