BUDAPEST – Presiden Hongaria, Tamas Sulyok, secara resmi menandatangani amandemen konstitusi ke-17 negara tersebut pada Sabtu (18/7/2026). Langkah ini secara otomatis mengakhiri mandatnya sendiri sebagai kepala negara. Keputusan dramatis ini sekaligus menyudahi perselisihan sengit antara sang presiden dan pemerintahan baru Hongaria di bawah Perdana Menteri Peter Magyar.
Masa jabatan Sulyok, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada Maret 2029 setelah terpilih pada tahun 2024 oleh parlemen yang kala itu dikuasai partai Fidesz, resmi berakhir pada Senin (20/7/2026) tengah malam. Setelah undang-undang ini dipublikasikan dalam lembaran negara, Ketua Parlemen, Agnes Forsthoffer, akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan untuk sementara waktu hingga kepala negara yang baru terpilih.
Dalam sebuah pernyataan video yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Sulyok yang merupakan mantan hakim Pengadilan Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani amandemen tersebut demi menghormati prosedur hukum. Kendati demikian, ia melayangkan kritik tajam terhadap keputusan parlemen yang dinilainya telah mencederai pilar-pilar demokrasi.
“Amandemen konstitusi ke-17 ini menandai titik balik yang kelam bagi demokrasi konstitusional Hongaria. Dengan mencopot pejabat publik melalui cara yang secara terbuka melanggar supremasi hukum, tindakan ini menetapkan preseden buruk yang meninggalkan luka mendalam pada nilai-nilai konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan penegakan hukum,” tegas Sulyok.
Di sisi lain, Perdana Menteri Peter Magyar menyambut baik keputusan penandatanganan tersebut. Menurut Magyar, langkah ini telah menyingkirkan hambatan terakhir dalam upaya pemerintah untuk menerapkan keputusan-keputusan bersama demi memulihkan sistem politik negara. Magyar, yang berhasil mengalahkan Viktor Orban dalam pemilu pada April lalu, memang telah berulang kali mendesak Sulyok untuk mundur. Ia menuduh Sulyok bertindak sebagai “boneka” yang melayani kepentingan pemerintahan otokratis Orban dan gagal menjaga independensi lembaga kepresidenan.
Sejak menjabat pada Mei lalu, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Tisza (partai yang mengusung haluan kanan-tengah dan pro-Eropa) bergerak cepat melakukan reformasi besar-besaran. Amandemen konstitusi ini berhasil disahkan setelah Partai Tisza mengamankan mayoritas dua pertiga suara di parlemen. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda Magyar untuk membersihkan lembaga-lembaga negara dari pejabat-pejabat yang ditunjuk pada masa rezim Orban.
Mantan Perdana Menteri Viktor Orban, yang selama 16 tahun pemerintahannya kerap dikritik karena melemahkan institusi demokrasi, turut mengecam reformasi ini melalui media sosialnya. Orban menyebut langkah pemerintahan baru ini sebagai bentuk tirani nyata yang mengancam kepastian hukum siapa pun di Hongaria.
Berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku, parlemen Hongaria kini memiliki waktu maksimal 30 hari untuk memilih presiden baru melalui pemungutan suara rahasia. PM Peter Magyar menyatakan bahwa dirinya akan segera berkonsultasi dengan partai-partai di parlemen untuk menominasikan kandidat yang mampu merepresentasikan persatuan bangsa serta mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi.
Leave a Reply