BRUSSEL — Komisi Eropa tengah bersiap memperketat aturan di sektor properti guna mengatasi krisis perumahan yang kian membelit negara-negara anggotanya. Berdasarkan dokumen internal yang diperoleh Euronews, Brussel akan mengajukan kerangka regulasi baru yang memberikan wewenang lebih jelas bagi pemerintah nasional maupun lokal untuk membatasi penyewaan jangka pendek seperti Airbnb serta pembelian rumah kedua (second homes).
Langkah tegas ini diambil sebagai respon atas melonjaknya harga properti dan sewa yang dinilai makin tidak terjangkau bagi penduduk lokal. Berdasarkan data Uni Eropa, harga rumah di berbagai ibu kota negara Eropa melonjak tajam hingga 64,9% dalam rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Angka ini naik jauh melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat setempat. Pada periode yang sama, tarif sewa hunian juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 21,1%.
Menghadapi Komersialisasi Pasar Properti
Maraknya alih fungsi hunian biasa menjadi akomodasi liburan komersial dinilai sebagai salah satu pemicu utama kelangkaan pasokan rumah bagi warga lokal. Di banyak kota besar dan kawasan wisata Uni Eropa, ribuan unit apartemen dialihkan untuk pasar sewa jangka pendek demi meraup keuntungan yang lebih tinggi. Akibatnya, pasokan properti untuk tempat tinggal jangka panjang berkurang drastis dan mendorong lonjakan harga sewa secara masif.
Selain penyewaan jangka pendek, kepemilikan rumah kedua atau properti yang hanya dijadikan aset investasi tanpa dihuni secara tetap juga menjadi perhatian serius Komisi Eropa. Praktik investasi ini dinilai mempersempit ruang akses bagi masyarakat kelas menengah dan usia muda yang sedang mencari hunian pertama mereka.
Melalui regulasi baru yang sedang dirancang, otoritas lokal akan diberikan kepastian hukum untuk menerapkan batasan khusus. Batasan tersebut dapat berupa kuota maksimum penyewaan jangka pendek per wilayah, batas durasi penyewaan saban tahun, hingga pembatasan izin pembelian tanah atau properti jika tidak ditujukan sebagai hunian utama (main home).
Desakan dari Para Wali Kota
Inisiatif pembatasan ini juga mendapat dorongan kuat dari para pemimpin daerah di seluruh Eropa. Sebelumnya, sebanyak 20 wali kota dari kota-kota besar Eropa sempat berkumpul di Brussel untuk menuntut tindakan konkret dari pihak Uni Eropa terkait krisis perumahan. Para wali kota menegaskan bahwa lonjakan harga properti telah menciptakan krisis sosial dan mengubah karakter lingkungan perkotaan.
Meskipun sebagian pihak menilai tantangan perumahan juga dipengaruhi oleh kurangnya pembangunan unit baru, pembatasan penyewaan jangka pendek dan regulasi rumah kedua dinilai sebagai langkah cepat yang krusial. Dengan memperketat aturan, Uni Eropa berharap dapat mengembalikan fungsi utama properti sebagai tempat tinggal warga lokal, sekaligus meredakan tekanan finansial akibat beban biaya hidup yang kian berat di kawasan tersebut.
Leave a Reply