BUDAPEST — Parlemen Hongaria menyetujui pencabutan kekebalan hukum (imunitas) Perdana Menteri Péter Magyar serta dua mantan menteri dari era pemerintahan Viktor Orbán. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara pada Senin (28/9/2026) guna membuka jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penyelidikan atas beberapa kasus pidana yang terpisah.
Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak 139 anggota parlemen yang hadir memilih setuju tanpa ada suara yang menolak (139-0). Anggota parlemen dari partai oposisi Fidesz beserta sekutunya, KDNP, memilih boikot dan tidak menghadiri proses pemungutan suara. Langkah ini menjadikan Magyar sebagai Perdana Menteri Hongaria aktif pertama yang kekebalan hukumnya dicabut oleh parlemen.
Kasus Insiden Klub Malam PM Péter Magyar
Pencabutan imunitas PM Péter Magyar dilakukan atas permintaannya sendiri. Magyar secara sukarela mengajukan permohonan agar kekebalan hukumnya dilepas guna membersihkan namanya dari tuduhan hukum.
Penyelidikan terhadap Magyar berkaitan dengan insiden yang terjadi di sebuah klub malam di Budapest pada Juni 2024. Jaksa mengusut dugaan bahwa Magyar mengambil ponsel milik seorang pria yang merekam dirinya, lalu membuang perangkat tersebut ke Sungai Danube.
Magyar menolak tuduhan pidana tersebut dan menyebut kasus itu sebagai sebuah skenario politik. “Saya tidak melakukan kejahatan apa pun dan saya bertanggung jawab penuh atas segala tindakan saya. Siapa pun yang tidak memiliki hal untuk disembunyikan akan tampil secara terbuka,” ujar Magyar di hadapan anggota parlemen sebelum pemungutan suara berlangsung.
Dugaan Korupsi Besar Dua Mantan Menteri Era Orbán
Selain Perdana Menteri, parlemen juga mencabut imunitas dua politisi senior dari rezim terdahulu, yakni mantan Menteri Kebudayaan dan Inovasi Balázs Hankó serta mantan Menteri Pembangunan Nasional Miklós Seszták. Kasus yang menjerat keduanya merupakan bagian dari upaya pemerintahan Magyar dalam mengusut dugaan penyalahgunaan keuangan negara selama masa kepemimpinan Viktor Orbán.
- Balázs Hankó: Diinvestigasi atas dugaan penyalahgunaan dana publik dari Dana Kebudayaan Nasional Hongaria (National Cultural Fund). Jaksa menduga terdapat penyelewengan dalam lebih dari 1.000 kasus dengan total nilai mencapai 17,3 miliar forint (sekitar €44,5 juta atau Rp750 miliar). Dana kebudayaan tersebut diduga dialokasikan berdasarkan kepentingan politik untuk membiayai kampanye Partai Fidesz menjelang pemilu. Hankó secara tegas membantah tuduhan tersebut.
- Miklós Seszták: Diinvestigasi terkait dugaan penerimaan suap dan kickback senilai lebih dari 12 miliar forint (sekitar €31 juta atau Rp520 miliar). Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan armada kendaraan pada perusahaan bus milik negara, Volánbusz, serta sejumlah proyek konstruksi publik selama masa jabatannya pada periode 2014–2018. Laporan media lokal menyebutkan bahwa Seszták langsung ditahan oleh pihak berwenang tak lama setelah keputusan pencabutan imunitas disahkan.
Reaksi Politik dan Langkah Selanjutnya
Partai Fidesz mengkritik keras langkah hukum terhadap dua mantan menterinya dan menilai proses tersebut sebagai bentuk “kezaliman politik” dari pemerintahan Magyar. Fidesz mengklaim bahwa investigasi tersebut bermotif politik untuk membalas dendam kepada rezim sebelumnya.
Di sisi lain, PM Magyar menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjunjung tinggi akuntabilitas dan pemberantasan korupsi di Hongaria tanpa memandang posisi politik. Keputusan parlemen ini memberikan wewenang penuh kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memanggil, memeriksa, serta mengusut para pihak yang terlibat secara formal.
Leave a Reply