Kabar Eropa

WARSAWA — Krisis kelembagaan yang melanda Mahkamah Konstitusi Polandia (Constitutional Tribunal) kini mencapai titik nadir setelah perselisihan mengenai legitimasi pengangkatan hakim dan independensi peradilan memicu konfrontasi fisik di markas besar lembaga tersebut. Konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama satu dekade ini mencerminkan jurang pemisah yang mendalam dalam sistem hukum dan politik negara tersebut.

Akar Konflik (2015)

Ketegangan bermula pada Juni 2015 ketika koalisi pemerintah PO-PSL mengubah aturan untuk memilih lima hakim Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu. Setelah partai Hukum dan Keadilan (PiS) memenangkan pemilu pada Oktober 2015, Sejm (parlemen) yang baru membatalkan pengangkatan tersebut dan memilih lima kandidat alternatif yang disetujui Presiden Andrzej Duda.

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa tiga pengangkatan awal oleh pemerintahan sebelumnya sah secara hukum. Kendati demikian, pemerintah PiS tetap menunjuk hakim baru untuk mengisi posisi tersebut, yang kemudian dikenal sebagai “hakim pengganti” (stand-in judges).

Perubahan Regulasi dan Intervensi Internasional (2016–2023)

Selama memegang kekuasaan, PiS mengesahkan serangkaian reformasi yang merombak tata cara kerja Mahkamah Konstitusi. Langkah ini memicu kritik keras dari kelompok oposisi dan pengamat internasional yang menilai PiS mengikis independensi peradilan. Ketegangan meluas ke tingkat regional pada tahun 2021 ketika Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) menyatakan bahwa komposisi Mahkamah Konstitusi Polandia tidak memenuhi standar badan peradilan yang sah menurut hukum.

Upaya Reformasi Koalisi Tusk (2024–2025)

Setelah memenangkan pemilu pada akhir 2023, koalisi pimpinan Perdana Menteri Donald Tusk menjadikan pemulihan supremasi hukum sebagai agenda utama. Parlemen meloloskan resolusi yang mempertanyakan status hakim yang ditunjuk PiS dan legalitas kepemimpinan Mahkamah Konstitusi. Namun, rancangan undang-undang reformasi yang diajukan pemerintah dihalangi oleh Presiden Andrzej Duda dengan merujuknya ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau.

Eskalasi Sumpah Jabatan (2026)

Pada Maret 2026, Sejm memilih enam hakim baru. Namun, Presiden Karol Nawrocki menolak mengesahkan sumpah empat di antaranya dengan alasan prosedur. Menanggapi hal tersebut, keempat hakim mengucapkan sumpah di hadapan notaris di parlemen dan mengirimkan dokumennya ke istana presiden. Langkah ini ditolak oleh Presiden Nawrocki dan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski, yang menegaskan bahwa pengucapan sumpah harus dilakukan secara fisik di hadapan presiden.

Meski ECHR dan Komisi Venesia mengeluarkan petunjuk bahwa fungsi presiden dalam sumpah jabatan bersifat seremonial, penolakan tetap berlanjut.

Puncak Konfrontasi Fisik (Oktober 2026)

Situasi memanas pada 30 Oktober 2026 ketika Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan skorsing sementara terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan Wakil Ketua Bartłomiej Sochański. Korwin-Piotrowska mengambil alih kepemimpinan guna memulihkan fungsi lembaga dan mengizinkan seluruh hakim terpilih untuk bertugas.

Keputusan tersebut ditolak oleh kepemimpinan lama yang menganggap tindakan itu ilegal. Kericuhan pecah di dalam gedung Mahkamah Konstitusi ketika tujuh hakim masuk dengan pengawalan Layanan Perlindungan Negara. Presiden Nawrocki yang hadir pada malam hari menggambarkan peristiwa tersebut sebagai upaya perebutan kekuasaan secara ilegal atas lembaga negara.

Krisis yang melilit Mahkamah Konstitusi Polandia ini bukan lagi sekadar perebutan jabatan, melainkan ancaman terhadap pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Ketidakpastian atas keabsahan putusan konstitusi berpotensi mengganggu stabilitas iklim usaha, perpajakan, hingga hak-hak sipil masyarakat Polandia.