KOPENHAGEN – Peta politik Denmark vv mengalami guncangan besar setelah Perdana Menteri petahana, Mette Frederiksen, dinyatakan gagal membentuk pemerintahan koalisi baru. Menyusul kebuntuan tersebut, Raja Frederik X resmi menunjuk Pemimpin Partai Liberal (Venstre) sekaligus Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan, Troels Lund Poulsen, untuk memimpin negosiasi pembentukan pemerintahan baru yang mengarah pada koalisi sayap kanan. n
Kegagalan Frederiksen dalam menyatukan parlemen yang terfragmentasi menjadi pukulan telak bagi lanskap politik sayap kiri-tengah di Denmark, sekaligus mengakhiri dominasi panjangnya yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Kronologi Kebuntuan Negosiasi Koalisi
Pasca-pemilu sela yang digelar pada akhir Maret 2026 lalu, parlemen Denmark (Folketinget) terpecah menjadi 12 partai politik, di mana tidak ada satu pun blok yang berhasil mengamankan mayoritas mutlak dari 179 kursi yang tersedia.
Meskipun Partai Demokrat Sosial yang dipimpin Frederiksen tetap menjadi partai terbesar dengan perolehan suara terbanyak, pemilu kali ini mencatat hasil terburuk bagi partai tersebut sejak tahun 1903. Raja Frederik X awalnya memberikan mandat kerajaan kepada Frederiksen untuk memimpin pembentukan pemerintahan. Namun, setelah berminggu-minggu bernegosiasi, pembicaraan menemui jalan buntu.
Titik balik kegagalan ini terjadi ketika Lars Løkke Rasmussen, pemimpin Partai Moderat yang berhaluan tengah sekaligus bertindak sebagai “kingmaker”, memilih untuk keluar dari meja perundingan dengan Frederiksen. Rasmussen secara mengejutkan mengalihkan dukungannya kepada Troels Lund Poulsen, memicu runtuhnya upaya koalisi kiri-tengah.
Mandat Baru untuk Sayap Kanan
Pihak Istana Kerajaan Denmark dalam pernyataan resminya mengonfirmasi bahwa Raja telah meminta Troels Lund Poulsen untuk mengeksplorasi pembentukan pemerintahan baru. Mandat ini diberikan secara spesifik untuk membentuk pemerintahan tanpa melibatkan Partai Demokrat Sosial pimpinan Frederiksen dan Partai Moderat.
“Warga Denmark telah menyusun komposisi parlemen sedemikian rupa sehingga pemerintahan sayap kanan sangat mungkin dibentuk. Apa yang kita lihat sekarang mungkin merupakan awal dari hal tersebut,” ujar Frederiksen setelah bertemu dengan Raja Frederik X di istana.
Meskipun menerima kenyataan tersebut, Frederiksen menegaskan melalui media sosialnya bahwa ia tetap mendoakan yang terbaik bagi kelancaran tugas Poulsen ke depan.
Tantangan ke Depan bagi Poulsen
Troels Lund Poulsen kini dihadapkan pada tugas berat untuk merajut koalisi rapuh yang melibatkan berbagai faksi sayap kanan hingga kelompok populis kanan-jauh, termasuk Partai Rakyat Denmark (DF) yang mencatat kenaikan suara signifikan dalam pemilu kali ini akibat isu-isu domestik seperti pengetatan imigrasi dan kebijakan pajak.
Proses negosiasi ini diprediksi akan memakan waktu berminggu-minggu. Jika Poulsen berhasil menggalang dukungan mayoritas, ia dipastikan akan melenggang menjadi Perdana Menteri Denmark yang baru. Namun, jika ia gagal, mandat pembentukan pemerintahan akan dikembalikan kepada Raja untuk ditugaskan kepada pemimpin partai lainnya, yang membuka celah tipis bagi kembalinya Frederiksen ke panggung negosiasi.
Kebuntuan politik ini terjadi di saat yang krusial, mengingat Denmark saat ini juga tengah menghadapi tekanan diplomatik eksternal serta ketidakpastian ekonomi global. Para analis menilai, pergeseran politik di Kopenhagen ini memperpanjang tren penurunan popularitas partai-partai sosial demokrat di daratan Eropa dalam beberapa tahun terakhir.
Leave a Reply