LONDON – Pemerintah United Kingdom (Inggris) mengambil tindakan tegas dengan melarang sejumlah tokoh berprofil tinggi, termasuk seorang Anggota Parlemen Eropa (MEP) dan beberapa influencer media sosial sayap kanan internasional, untuk memasuki wilayahnya. Pencekalan ini dilakukan guna mencegah mereka menghadiri unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung di pusat kota London.
Langkah ini diambil menjelang aksi unjuk rasa bertajuk “Unite the Kingdom” (Satukan Inggris) yang diorganisasi oleh aktivis sayap kanan Inggris, Tommy Robinson (nama asli Stephen Yaxley-Lennon). Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, membatalkan Otorisasi Perjalanan Elektronik (ETA) para tokoh tersebut dengan alasan bahwa kehadiran mereka “tidak kondusif bagi kebaikan publik” (not conducive to the public good).
Siapa Saja Tokoh yang Dicekal?
Beberapa tokoh utama internasional yang dilarang melintasi perbatasan Inggris antara lain:
- Dominik Tarczyński: Politikus asal Polandia sekaligus Anggota Parlemen Eropa (MEP) yang dikenal dengan retorika antiimigrasi yang vokal.
- Valentina Gomez: Influencer media sosial asal Amerika Serikat pendukung gerakan MAGA (pro-Donald Trump). Ia sering memicu kontroversi melalui pernyataan anti-Islam dan ultranasionalis. Pada unjuk rasa tahun lalu, Gomez secara terbuka melontarkan pernyataan bernada kebencian terhadap komunitas Muslim di Inggris.
- Eva Vlaardingerbroek: Komentator dan influencer sayap kanan asal Belanda yang aktif menyebarkan teori konspirasi mengenai imigrasi massal dan penentangan terhadap kebijakan global.
- Joey Mannarino: Pengamat politik dan influencer MAGA yang berbasis di AS. Ia sebelumnya pernah menyuarakan tuntutan deportasi massal bagi imigran di AS dan Eropa.
Secara keseluruhan, sedikitnya ada 11 aktivis asing yang dicekal oleh otoritas imigrasi Inggris dalam operasi pengetatan perbatasan kali ini.
Apa Alasan Resmi Pemerintah Inggris?
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pihak asing yang mencoba memicu kerusuhan di jalanan Britania Raya.
“Kami akan memblokir siapa pun yang datang ke Inggris dengan tujuan menghasut kebencian dan kekerasan. Siapa pun yang berniat menimbulkan kekacauan di jalanan kami, atau mengancam komunitas kami, akan menghadapi tindakan hukum yang tegas,” ujar Starmer. Ia juga menuduh penyelenggara aksi sengaja “menjajakan kebencian dan perpecahan.”
Kementerian Dalam Negeri Inggris menggunakan hak prerogatif undang-undang imigrasi untuk membatalkan visa atau ETA individu yang dinilai dapat mengancam ketertiban umum, keamanan nasional, atau menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) terhadap kelompok agama dan etnik tertentu.
Dampak di Lapangan
Keputusan pencekalan ini berarti bahwa jika individu-individu tersebut mencoba menaiki pesawat atau kereta api Eurostar menuju Inggris, sistem pemindaian di perbatasan akan secara otomatis menolak masuknya mereka.
Bagi penyelenggara aksi di Inggris, pelarangan ini menjadi pukulan telak. Pasalnya, mereka semula berencana membangun jaringan sayap kanan transatlantik (kerja sama antara Eropa dan AS) demi menunjukkan solidaritas internasional terhadap ideologi mereka.
Meskipun kelompok pendukung sayap kanan mengkritik kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan berpendapat, Kepolisian Metropolitan London tetap pada pendiriannya bahwa keselamatan warga lokal dan pencegahan kerusuhan rasial merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
Leave a Reply